Terbit, 2 Buku PRRI/Permesta

Eksponen PRRI/Permesta menolak disebut sebagai pemberontak karena telah menerima abolisi dan amnesti dari Presiden Soekarno pada 1957. Mereka mengaku kecewa atas pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada acara buka puasa pekan lalu yang menyatakan PRRI/Permesta adalah pemberontak.

"Sebagai seorang pemimpin seharusnya Pak Jusuf Kalla mengenal sejarah bangsanya, apalagi beliau adalah orang Makassar," kata Yopie Lasut dalam perbincangan dengan Tempo kemarin. Muhammad Ahmad Jusuf, yang menandatangani piagam Permesta, ia melanjutkan, masih ada pertalian saudara dengan Kalla.

Untuk merehabilitasi dan meluruskan sejarah, eksponen PRRI/Permesta akan menggelar silaturahmi akbar pada 28 Oktober nanti di Manado sekaligus mempersiapkan perayaan 50 tahun PRRI/Permesta pada 15 Februari 2008 di Medan, Sumatera Utara.

Pada 30 September 2007, eksponen PRRI/Permesta menggelar dialog di Jakarta Media Center dan menerbitkan dua buah buku berjudul Apa Beda Permesta dan PRRI dan Wawancara Eksklusif dengan Vintje Sumual. "Ini bagian dari upaya awal kami meluruskan sejarah," kata Sinyo Monumutu. Ia menjelaskan salah satu dari rumusan piagam Permesta yang ditandatangani elemen Permesta 49 tahun lalu adalah rumusan adanya otonomi daerah yang sekarang ini telah diberlakukan di Indonesia.

Sementara itu, Farid Prawiranegara, putra Mr Sjafruddin Prawiranegara, Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan PRRI/Permesta, mengatakan piagam Permesta secara jelas menginginkan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Pada saat itu Sulawesi yang begitu besar tidak mungkin mampu dipimpin oleh seorang gubernur," ujar Farid.

Namun, pemerintah pusat tidak memberikan perhatian yang cukup kepada Indonesia Timur. "Bahkan Soekarno melakukan pelanggaran konstitusi dengan menyatakan dirinya sebagai formatur kabinet," ujar Farid.

Sejarawan Anhar Gonggong mendukung pernyataan Yopie dan kawan-kawan.

Istilah pemberontak, kata dia, tidak relevan dengan PRRI/Permesta karena mereka bukan gerakan separatis.

"Adanya konflik antara pemerintah pusat dan PRRI adalah sebuah gejolak yang terjadi pada kurun waktu tertentu untuk mencari jati diri dan pembentukan karakter sebuah negara," ujarnya.

* Digunting dari Harian Koran Tempo Edisi Rabu 3 Oktober 2007