Pelarangan Buku Sudah Bukan Zamannya

Pelarangan untuk mengedarkan atau membaca buku tertentu, seperti yang dahulu dilakukan Orde Baru terhadap sejumlah buku, seharusnya tak boleh lagi terjadi. Sebab, selain membodohi masyarakat, tindakan ini justru membuat buku itu dicari dengan berbagai cara. "Yang sekarang dibutuhkan adalah pendidikan untuk membentuk masyarakat yang dapat berpikir kritis dan merdeka sehingga mereka dapat memilih sendiri mana yang baik dan tidak," kata rohaniwan Benny Susetyo Pr saat membahas buku berjudul Dewan Revolusi PKI, Menguak Kegagalannya Mengkomuniskan Indonesia.

Sebagai pembahas lain dalam acara yang digelar Kamis (3/5) di Jakarta itu adalah Alfian Tanjung dari Majelis Nasional Gerakan Patriotik Indonesia dan Brigjen (Purn) Nurhadi Purwosaputro.

Masa lalu, lanjut Benny, jangan dilihat sebagai dendam. "Yang sekarang harus kita lakukan adalah melaksanakan Pancasila secara konsekuen. Misalnya dengan membangun sistem ekonomi yang adil dan manusiawi. Berbagai gerakan seperti yang dilakukan PKI tidak akan pernah dapat muncul jika masyarakat sejahtera," ujar dia.

Sedangkan Daniel Dhakidae, peserta acara, menilai, buku karya Hendro Subroto itu bukan buku sejarah, namun memoar. Dia mengkritisi kata "Dewan Revolusi PKI" yang tercantum di judul. "Dalam dokumen yang asli hanya tertulis dewan revolusi, tanpa kata PKI. Sekitar 40 persen anggota dewan dari kalangan militer. Sedangkan yang diketahui pasti sebagai anggota PKI hanya sekitar lima orang," tutur dia.

Nurhadi menuturkan, yang harus lebih dipahami saat melihat dokumen dewan revolusi bukan siapa yang tercatat, tetapi siapa dalangnya. Ia yakin PKI dalangnya. Sementara Alfian memandang perlu dibuat sejarah tentang PKI sehingga tak muncul berbagai versi yang membuat sebagian masyarakat bingung.

(Digunting dari Kompas edisi Sabtu 5 Mei 2007)