Terbit, '10 Dosa SBY-JK'

Keterpurukan bangsa Indonesia selama ini tidak hanya disebabkan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil yang cenderung membiarkan hal itu terjadi. Untuk keluar dari keadaan ini, masyarakat sipil harus lebih aktif bekerja, terutama dalam pemberdayaan masyarakat.

Hal itu dikemukakan rohaniwan Benny Susetyo dalam peluncuran buku 10 Dosa Politik SBY-JK karya Boni Hargens, Sabtu (15/12) di Jakarta. Pembahas lainnya adalah Mayor Jenderal Saurip Kadi dan mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah.

Sepuluh "dosa" Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dicatat Boni, antara lain, adalah bertambahnya jumlah rakyat miskin dan pengangguran, pemberantasan korupsi yang tebang pilih, dan lambannya penanganan kasus semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo.

"Saya sengaja memakai kata dosa dan bukan kegagalan karena catatan ini lebih merupakan gerakan moral atas kekecewaan rakyat terhadap jalannya pemerintahan dalam tiga tahun terakhir. Kata kegagalan juga akan lebih mudah dihapus dengan bahasa politik," kata Boni.

Menurut Benny, berbagai keterpurukan itu terjadi karena pemerintah telah disandera atau terlalu berkompromi dengan kaum kapital sehingga lupa memerhatikan rakyat. "Namun, kita juga ikut salah karena membiarkan hal ini terjadi," katanya.

Bersatu

Untuk keluar dari keterpurukan ini, masyarakat sipil terutama dari kalangan cendekiawan, budayawan, dan rohaniwan harus bersatu untuk melakukan revolusi budaya. Sebab, setiap perubahan umumnya berasal dari tiga komponen itu.

Untuk memulai gerakan itu, lanjut Benny, masyarakat sipil harus lebih banyak turun ke bawah dan tidak melulu berkonsentrasi pada kekuasaan. Berbagai bentuk gerakan pemberdayaan masyarakat, seperti lewat kredit mikro atau pertanian organik, harus digalakkan karena akan melatih mereka untuk menggunakan hak politik dan ekonominya secara lebih rasional.

Di saat yang sama, masyarakat sipil juga harus menawarkan jalan alternatif untuk keluar dari berbagai keterpurukan dan membuat kriteria calon pemimpin bangsa. "Dengan itu, akan terjadi kontrol yang kuat terhadap kinerja pemerintah," kata Benny.

Hal senada disampaikan Mulyana. Menurut dia, berbagai kerja untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat mendesak untuk segera dilakukan. Saat ini telah terjadi pendangkalan politik yang antara lain terlihat dengan makin eksklusifnya pembahasan berbagai masalah publik. Sementara energi rakyat banyak dihabiskan oleh pelaksanaan demokrasi yang cenderung prosedural.

* DIgunting dari Harian Kompas Edisi 17 Desember 2007