Pemerintah Beli "Copy Right" Judul Buku

Pemerintah memutuskan membeli hak penerbitan atau copy right buku-buku pelajaran untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pembelian hak penerbitan ini dimaksudkan agar harga buku menjadi lebih rendah sekitar sepertiga dari harga buku yang sekarang dan terjangkau masyarakat.

Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers, Rabu (6/2), seusai memimpin rapat akbar Departemen Pendidikan Nasional, yang membahas Evaluasi Program Prioritas Depdiknas Tahun 2005-2007 dan Program Kerja Tahun 2008.

Rapat yang dihadiri sekitar 1.200 pejabat bidang pendidikan itu digelar bukan di Plaza Depdiknas di Jalan Jenderal Sudirman, melainkan di Gedung Pertemuan di Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jakarta.

Rapat dihadiri pula Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, sejumlah menteri terkait, gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia, para kepala dinas Depdiknas, rektor dan pembantu rektor, dekan perguruan tinggi negeri, hingga eselon I dan eselon II Depdiknas.

Menurut Presiden, salah satu masalah di bidang pendidikan adalah mahalnya harga buku-buku pelajaran. Karena buku mahal, banyak orangtua yang tidak sanggup membeli sehingga tujuan mencerdaskan anak-anak menjadi terhambat.

Karena itulah salah satu langkah yang harus dilakukan adalah menurunkan harga buku pelajaran untuk tingkat SD/SMP dan SMA/SMK sehingga bisa terjangkau masyarakat. ”Caranya antara lain dengan membeli copy right buku tersebut dan memberikan hak produksinya kepada penerbit yang lain sehingga harga buku bisa turun sepertiganya,” kata Presiden. Langkah ini sekaligus untuk menghindari monopoli dalam penerbitan buku-buku pelajaran.

Menurut Presiden, pihaknya sudah menugaskan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan pemerintah daerah untuk melaksanakan keputusan rapat tersebut.

Presiden menambahkan, pihaknya akan mengatur secara maksimal masalah perbukuan ini. ”Nantinya akan ditentukan batas atas harga buku. Dengan demikian tidak ada lagi buku pelajaran yang mahal,” ujarnya.

Menurut Presiden, pembelian hak penerbitan ini akan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. ”Targetnya adalah lebih dari 250 judul buku. Pelaksanaan kebijakan ini diharapkan bisa dipercepat,” kata Presiden. Adapun judul-judul buku yang akan dibeli hak penerbitannya akan dikaji secara mendalam oleh Departemen Pendidikan Nasional.

* Digunting dari Harian Kompas Edisi 8 Februari 2008